PMII Tidak Pernah Mengkhianati NU

<div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; margin-bottom: 6px;"> Oleh <a aria-haspopup="true" aria-owns="js_1" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100002143554481&extragetparams=%7B%22fref%22%3A%22nf%22%2C%22directed_target_id%22%3A191904870693%7D" href="https://www.facebook.com/ihya.ulumudddin?fref=nf" id="js_2" style="color: #3b5998; cursor: pointer; font-weight: bold;">Zakariya Masduki</a><br /> <br /> Sebagai kader, saya menghargai pendapat para tetua, para masyayikh, dan para kyai yang berafiliasi di tubuh NU dan menggagas reunifikasi PMII ke Tubuh NU.</div> <div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> Namun, apa sebenarnya yang diinginkan oleh "orang tua" bagi anaknya yang selama ini telah melakukan perjuangan dengan ciri bendera bintang sembilan, 54 tahun dan itu masih dilaksanakan. Dari apa yang dihasilkan oleh Munas-Konbes NU, seolah tidak menunjukkan posisinya sebagai orang-tua, malah "memaksakan" kehendak untuk menganulir organisasi yang telah independen.</div> <div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> Seperti yang telah disebutkan, pada dasarnya PMII tetaplah bagian dari NU dengan adanya jalinan interdependensi, jika ada pemahaman Islam Indonesia atau strategi dalam menggalang kemaslahatan majemuk, sudah cukup dengan mengajak PMII untuk berbagi. Selama ini PMII tidak pernah mengkhianati NU, mengapa NU bersikap demikian terhadap PMII. Dahulu, PMII menyatakan independen dari NU karena "kesalahan" NU menjadi partai politik. Saat NU kembali ke khittah 1926, PMII telah menyatakan islah dengan interdependensi. Hal ini dimaksudkan agar PMII dapat berjuang bebas aktif dalam wilayahya sebagai mahasiswa.</div> <div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> Apa juga yang ditawarkan NU untuk PMII, sebatas menjadi bagian dari Banom tidak akan memberikan kontribusi apa-apa karena di dalam tubuh NU sendiri, saat ini, tak lebih hanyalah pertarungan penguasaan basis massa NU yang berjumlah sekian juta. Seharusnya NU berbenah ke dalam dirinya sendiri, bukan malah mengurusi kooptasi "anak organisasi" yang sudah mandiri. Coba lebih diurusi, masalah umat yang telah banyak digerogoti. Jangan hanya menuding ideologi Islam transnasional, jika ternyata kaderisasi NU sendiri tidak berupaya meningkatkan kualitas pengurus, anggota, hingga membawa kebaikan sebagai umat yang satu. Mengapa harus pusing-pusing mengurusi kembali masalah yang telah selesai di masa lalu. Apakah NU menjamin, di dalam tubuh NU semuanya memahami apa itu NU.</div> <div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> Ultimatum NU juga tidak mencerminkan pemeliharaan, karena pro-kontra terhadap wacana apalagi jika terjadi reunifikasi PMII ke dalam NU dapat memicu "perpecahan" di dala PMII sendiri dan di dalam Banom NU. Ketika sudah kembali ke tubuh NU, sudikah kiranya bagi IPNU/IPPNU untuk masuk ke dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), karena notabene-nya PMII adalah organisasi mahasiswa, namun IPNU/IPPNU pengurusnya juga dari kalangan Mahasiswa. Apalagi jika NU membentuk organisasi mahasisw baru, kemudian apa peran dan fungsi Banom IPNU/IPPNU, anak sekolah tidak akan mampu memikul beban kepengurusan secara nasional.</div> <div style="background-color: white; color: #141823; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; margin-bottom: 6px; margin-top: 6px;"> Kiranya mohon kebijaksanaan NU, bahwa upaya itu tak lebih maslahat saat dilaksanakan. Ada kesan politisasi, dan NU tidak menjadi organisasi agama yang mandiri. Selama NU, hanya PMII yang aktif melakukan demonstrasi, satu semangat yang tabu bagi kultur santri kepada "kyai". Kalau NU sedikit/banyak mendukung FPI, mengapa tidak demikian kepada PMII. Silakan kritisi kami, dan kami akan berbenah dengan cara yang dipahami dan dialami mahasiswa dengan semangat idealismenya. PMII juga senantiasa berbenah, mengawal, dan mendukung NKRI. Pancasila adalah harga mati ideologi, dan PMII bergerak di dalam pergerakannya berupaya untuk tidak apriori.</div> <div style="background-color: white; color: #141823; display: inline; font-family: Helvetica, Arial, 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19px; margin-top: 6px;"> Kiranya komentar ini menjadi "istikhoroh" untuk NU terhadap PMII.<br /> Wallaahul Muwaffiq Ilaa Aqwaamith Thariiq | 25 November 2014, dikutip dari Grup facebook: Jaringan Alumni Muda PMII</div>

Oleh  Zakariya Masduki Sebagai kader, saya menghargai pendapat para tetua, para masyayikh, dan para kyai yang berafiliasi di tubuh NU dan...

Baca selengkapnya »

Ihwal Independensi PMII

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhchTRq5qWK6X-cTwfk4R_fbLwvxHDOqFDff7g0rrLBSJvA1RPOdrMBz4Vym9LGqpn3443gjH1jxQYME5LfzJeiJZ-Cx5JVSy5lfI74O_Z2pYc9IsuSWfEdgihDOV-ZXAoBPKqfgA-mfCiC/s320/logo-pmii.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhchTRq5qWK6X-cTwfk4R_fbLwvxHDOqFDff7g0rrLBSJvA1RPOdrMBz4Vym9LGqpn3443gjH1jxQYME5LfzJeiJZ-Cx5JVSy5lfI74O_Z2pYc9IsuSWfEdgihDOV-ZXAoBPKqfgA-mfCiC/s320/logo-pmii.gif" /></a></div> <br /> <b>Oleh Ahmad Halim [<span style="font-family: '';">Aktvis PKC PMII DKI Jakarta]</span></b><br /> <div> <br /> --“...Independensi itu merupakan bukti dinamisnya anak yang mestinya diterima sebagai bukti obyektif bahwa kendati PMII terpisah secara struktur, tetapi dia masih terikat dengan ajaran-ajaran ahlussunah wal jama’ah.” (Mahbub Junaidi Ketua Umum PB PMII Pertama 1960-1967)<br /> <br /> Dalam sidang komisi organisasi Musyawarah Nasional A’lim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) pada Sabtu, 1 November 2014 lalu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan perwakilan wilayah NU dari seluruh Indonesia telah memutuskan bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) akan ditarik ke dalam “tubuh” NU, dan hal ini akan diputuskan pada Muktamar NU 2015 nanti. Namun, Jika PMII bersihkukuh untuk tetap mempertahankan independensi dan tidak mau di bawah “ketiak” NU, maka PBNU mengancam akan membuat organisasi kemahasiswaan yang baru di bawah naungannya.<br /> <br /> Sesungguhnya wacana tersebut bukan hanya terjadi kali ini saja. Pada maret 2011 lalu, tepatnya di pesantren Krapyak, Yogyakarta. PBNU juga pernah ‘memaksa’ PMII untuk kembali secara struktural di bawah PBNU. Pertanyaanya, mengapa PBNU sangat “bernafsu” memaksa PMII untuk kembali menjadi salah satu badan otonom (Banom) NU? Padahal, NU sudah banyak banom yang bernaung dibawahnya seperti GP. Ansor, IPNU-IPPNU dan sebagainya. <br /> <br /> Salah satu argumentasi pembenaran yang sering dikemukakan oleh pengurus PBNU mengapa PMII wajib kembali ke “rumah” NU adalah kondisi perpolitikan saat ini sudah normal : tidak seperti zaman orde lama (Orla) dimana setiap partai politik memiliki underbouw. NU yang dahulu partai politik saat ini sudah kembali ke khittoh yaitu kembali sebagai organisasi massa. Oleh karenanya alasan PMII Pada 14-16 Juli 1972 yang dahulu dan lebih dikenal dengan “Deklarasi Murnajati” saat ini sudah kehilangan konteks. Jadi, tidak ada alasan untuk menolak kembali dalam naungan PBNU.<br /> <br /> Jika diamati secara “mentah” memang argumentasi tersebut sangatlah benar PMII harus kembali menjadi banom NU. Namun, jika kita kaji bersama secara mendalam arti ‘independensi’ menurut PMII bukan hanya melepaskan diri dari NU. Akan tetapi, menurut Menurut Otong Abdurrahman yang dikutip Moh. Fajrul Falakh (1988 : 11), bahwa Independensi PMII didorong oleh hal-hal sebagai berikut : Pertama, independensi PMII merupakan proses rekayasa sosial PMII dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<br /> <br /> Kedua, mahasiswa sebagai insan akademis harus menentukan sikap, ukurannya adalah obyektifitas dalam mengemukakan ilmu, cinta kebenaran dan keadilan. Ketiga, PMII merasa canggung dalam menghadapi masalah-masalah nasional karena harus selalu melihat dan memperhatikan kepentingan induknya.<br /> <br /> Lalu yang terakhir, Untuk mengembangkan ideologinya, PMII mencoba memperjuangkan sendiri, sebab dengan perubahan AD/ART yang tidak lagi dibatasi secara formal oleh mazhab yang empat. Dengan demikian diharapkan PMII dapat berkembang diperguruan tinggi-perguruan tinggi umum, terlebih-lebih di perguruan tinggi agama.<br /> <br /> Sikap ‘independensi’ juga bukan berarti PMII keluar dari kultural NU yaitu faham ahlussunah wal jama’ah (Aswaja). Keterpisahan PMII dari NU pada perkembangan terakhir saat ini lebih tampak hanya secara organisatoris formal saja. Sebab kenyataannya, keterpautan moral, kesamaanbackground, pada hakekat keduanya susah untuk direnggangkan.<br /> <br /> Oleh karena itu, independensi PMII sesungguhnya menguntungkan NU dalam menyebarkan faham Aswaja . Jika, PMII kembali ke dalam badan NU, niscaya ruang gerak PMII itu akan semakin sempit, sehingga tugas utama sebagai kader ulil albab, ataupun Agent of Change akan sulit dapat diwujudkan. Terutama pada konteks mengkritisi pemerintah dan isu-isu politik lainnya. Sebab, sebelum mengambil sikap PMII akan lebih dahulu meminta pendapat atau restu kiyai-kiyai PBNU.<br /> <br /> Independensi harga mati!<br /> <br /> Penulis berpendapat, memilih melahirkan anak baru adalah langkah yang salah. Seharusnya sebagai “ayah”, PBNU haruslah mengingatkan jika anaknya dianggap “liar” dan keluar dari gerbang Aswaja, dengan cara tabayun dan dialog/diskusi yang sehat.<br /> <br /> Oleh karena itu, nampaknya kurang relevan jika PMII meniru organisasi lain seperti halnya IMM yang menjadi underbouw ormas Muhammadiyah jika dalil yang dipakai NU saat ini adalah sudah menjadi ormas bukan lagi menjadi partai politik.<br /> <br /> Implementasi interdependensi PMII-NU (1991) susungguhnya telah menegaskan bahwa interdependensi bisa diwujudkan dengan berbagai bentuk, pikiran, dan kerjasama dalam berbagai bidang: pemikiran, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan berbagai rintisan program.<br /> <br /> Implementasi interdependensi tersebut didasari karena pertama PMII menjadikan ulama NU sebagai panutan. Kedua, adanya ikatan kesejarahan. Ketiga, persamaan paham keagamaan. Keempat, persamaan wawasan kebangsaan, dan yang terakhir adalah kesamaan kelompok sasaran.<br /> <br /> Oleh sebab itu, nilai-nilai ahlussunah wal jama’ah yang sama yang diajarkan oleh kyai-kyai mereka di pesantren sesungguhnya menjadi perekat seluruh kader-kader nahdliyin di bumi nusantara ini. Kalau boleh meminjam ucapan sahabat almarhum Mahbub Junaidi, ”independensi merupakan kekuatan kokoh yang mustahil dibongkar lagi. Kebiasaan hidup mandiri sudah merupakan hal yang sulit diubah lagi.”<br /> <br /> Terakhir, dalam artikel ini penulis ingin menegaskan bahwa Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII DKI Jakarta menolak keras! jika PMII kembali menjadi banom NU, karena sesungguhnya independensi PMII adalah sebuah harga mati bagi mereka yang tak hanya memahami sebuah sejarah Deklarasi munarjati, akan tetapi juga memahami arti sebuah kata di balik independensi.Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.|  sumber: NUonline/20 November 2014<br /> <br /></div>

Oleh Ahmad Halim [ Aktvis PKC PMII DKI Jakarta] --“...Independensi itu merupakan bukti dinamisnya anak yang mestinya diterima sebagai ...

Baca selengkapnya »

Jati Diri PMII adalah NU

<span style="font-family: '';">Oleh: Romel Masykuri [</span><span style="font-family: '';">Pengurus Cabang PMII DIY]</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3oH8Wq8hAXX_0vHWgE_j82AAPav1gxCr2UsQPMDwkCLyDgkpXt7QbQP9NS6k6b8XJUmvKQJesuDhmnk5_hiilCzCk80KgCDyuqCe-IpLDW52KzVtFXBvxO6LsS0gN6ZX9N7WkjYutGrdF/s1600/jati-diri-pmii-adalah-nu-9DBKapl7oU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3oH8Wq8hAXX_0vHWgE_j82AAPav1gxCr2UsQPMDwkCLyDgkpXt7QbQP9NS6k6b8XJUmvKQJesuDhmnk5_hiilCzCk80KgCDyuqCe-IpLDW52KzVtFXBvxO6LsS0gN6ZX9N7WkjYutGrdF/s1600/jati-diri-pmii-adalah-nu-9DBKapl7oU.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Romel Masykuri |</td></tr> </tbody></table> <br /> Keputusan<b><u> Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU</u></b> pada tanggal 1-2 November 2014 di Jakarta salah satunya merekomendasikan organisasi kemahasiswaan PMII, yang dilahirkan pada 17 April 1960 di Surabaya, untuk kembali kepada NU secara struktural, yakni sebagai Badan Otonom. Dengan tegas, PBNU memberikan masa waktu hingga Muktamar NU 2015.<br /> <br /> Membaca rekomendasi ini, tentu ada dua hal yang bisa ditangkap. Pertama, NU menginginkan PMII menjadi bagian dari NU secara struktural, sehingga perlu memasukkan PMII sebagai Badan Otonom.<br /> <br /> Kedua, bisa saja para pengurus NU memiliki kekhawatiran bahwa kader-kader PMII sudah keluar dari ajaran NU. Sehingga harus “dipaksa” untuk kembali ke NU. Jika alasan PBNU lebih pada yang kedua, tentu saya sebagai bagian dari kader PMII dan NU sangat sedih, bahkan bisa dibilang kecewa.<br /> <br /> Siapa yang Keluar?<br /> <br /> Kembali adalah kalimat ajakan untuk pulang. Ibarat seorang anak yang sudah lama pergi dari rumahnya, lalu oleh orang tuanya diajak untuk pulang (kembali) ke rumah. Jika narasi ini yang menggambarkan NU untuk mengajak PMII kembali ke NU, maka seakan-akan PMII sudah lama keluar dari NU dan kemudian diajak untuk pulang ke rumah, NU.<br /> <br /> Perlu dipahami secara bersama bahwa PMII tidak pernah keluar dari NU, bahkan deklarasi Independensi Murnajati, Malang pada 14 Juli tahun 1972 yang menjadi alur sejarah awal tidak pernah menegaskan PMII memisahkan secara nyata dari NU. PMII hanya memisahkan secara struktur dari NU, karena pada saat itu NU menjadi Partai Politik. PMII tetap secara nilai dan filosofi perjuangan PMII menjadikan NU sebagai madzhab.<br /> <br /> Lebih lanjut, untuk menegaskan hubungan PMII dan NU secara intim, pada tahun 1989 PMII melakukan Penegasan Cibogo (Kongres Medan) dan merevisi pola hubungan NU-PMII dengan pola interdependensi. Deklarasi Interdependensi terjadi ketika Kongres X PMII di Pondok Gede, Jakarta, tahun 1991. Interdepensi mengandung arti bahwa PMII menjadi bagian NU dari dalam tetapi tidak menggantungkan kepada NU secara keorganisasiaan, namun satu sama lain saling membutuhkan.<br /> <br /> Sampai saat ini, aktifitas keorganisasian PMII tidak pernah bertentangan dengan NU, baik secara substansi perjuangan gerakan, visi kenegeraan, maupun dalam merawat tradisi keagamaan. PMII tetap konsisten merawat dan menjalankan tradisi sebagaimana yang diajarkan oleh kiai-kai NU. Para kader-kader PMII di seluruh Indonesia tetap konsisten menjalankan aktifitas keagamaam yang diajarkan NU seperti tahlil, tawassul dan salawat. NU memperjuangkan Islam rahmatal lil alamin, pun dengan PMII merawat Islam rahmatal lil alamin di kampus-kampus.<br /> <br /> Dalam ranah ideologi, PMII juga menempatkan Ahlussunnah Wal Jamaah sebagai metode berfikir dan bertindak (manhaj al fikr) serta sebagai implementasi ideologi gerakan.<br /> <br /> Dengan posisi PMII dan NU yang demikian, kenapa mesti menegosiasikan PMII kembali ke NU? Toh, PMII tidak pernah keluar dari NU. Apa yang diperjuangkan NU senafas dan sejalan dengan perjuangan PMII.<br /> <br /> Memperkuat Kaderisasi PMII<br /> <br /> Menjadikan PMII sebagai bagian Badan Otonom NU bukanlah solusi tepat dalam mengembangkan PMII itu sendiri. Menurut penulis, ada beberapa konsekuensi logis yang diakibatkan jika PMII menjadi Badan Otonom NU. Pertama, PMII akan kesulitan dalam melakukan pengembangan dan eksperimentasi gerakan politik kemahasiswaan. Kenapa, sebab akan banyak ketergantungan kepada pengurus NU, sehingga politik patron clien yang tercipta, bukan relasi nilai yang terbangun. Efek yang terjadi, kader PMII akan selalu menempatkan NU sebagai bahan rujukan tunggal ijtihad gerakannya. Tak ada upaya untuk membuka ijtihad di luar NU, sebab posisi struktural yang top-down and bottom-up. Kedua, kemandirian dalam mengelola organisasi akan merosot, karena terbiasa ketergantungan kepada NU.<br /> <br /> Keberadaan PMII saat ini sudah sangat mandiri dalam mengelola dan membesarkan organisasnya. Terbukti, kader PMII semakin luas dan menjangkau tidak hanya di kampus berbasis keagamaan. Laporan Pengurus Besar PMII Tahun 2014 ketika Kongres PMII XVIII di Jambi menyebutkan bahwa kader PMII sudah sangat varian, ada yang dari perguruan tinggi kesehatan, teknik, dan juga sekolah profesi. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa PMII mampu berdiaspora dan beradaptasi. Sehingga kesuksesan kaderisasi ini perlu ditopang oleh seluruh warga Nahdliyyin, termasuk oleh pengurus NU sendiri.<br /> <br /> Jelas, PMII tidak bisa berdiri tanpa NU, dan NU juga tidak bisa berkembang dengan baik tanpa adanya PMII sebagai ruang kaderisasi di tingkat kemahasiswaan. Keberadaan PMII dan NU saling bergantungan dan menguatkan. Sehingga, yang perlu dilakukan saat ini dan ke depan adalah memperkuat kaderisasi di tubuh PMII, bukan mendistorsi keberadaan satu sama lain. Semua kader PMII menyadari, pada akhirnya akumulasi pengetahuan, dan pengelaman yang diasah di kampus akan berakhir pada menguatkan NU. Maka relasi interdepensi ini cukup, tak perlu ditambah, dan juga dikurangi.<br /> <br /> Terakhir, Ibu kami tak perlu kembali sebab kami tak pernah pergi dari pangkuanmu. Kami selalu di samping ibu, dengan merawat dan meneruskan perjuangan ibu. | okezone.com/19 November 2014<br /> <br />

Oleh: Romel Masykuri [ Pengurus Cabang PMII DIY] Romel Masykuri | Keputusan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU pada tanggal...

Baca selengkapnya »

Pendiri PMII Setuju Organisasi Mahasiswa Islam Ini Kembali ke NU

<p dir=ltr>Pada tahun 1972, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memutuskan independen dari NU karena kondisi politik saat itu mengharuskan demikian. Di era Orde Baru, jika tidak memisahkan diri dari NU, PMII terancam dibubarkan oleh pemerintah saat itu.</p> <p dir=ltr>“Sekarang, kondisi perpolitikan yang sudah normal. PMII harus kembali pada NU,” kata KH AN. Nuril Huda (76 tahun), salah satu pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kepada NU Online usai menjadi Khotib shalat Jum’at di Masjid An-Nahdlah PBNU, Jakarta, Jum’at (7/11).</p> <p dir=ltr>Kiai Nuril menerangkan, penyelamatan dan penegakkan ideologi NU di dalam tubuh PMII menjadi sangat penting, sementara secara organisatoris NU tidak bisa mengontrol pergerakan kadernya yang tergabung dalam PMII.</p> <p dir=ltr>“Untuk itu, sudah menjadi kewajiban PBNU untuk merangkul dan menjadi keharusan PMII untuk kembali. Itu kewajiban kita bersama berdasarkan Khittah 1926,” tegas mantan Ketua PP LDNU ini.</p> <p dir=ltr>Kiai Nuril yang juga mantan anggota DPR RI ini juga menjamin, para kader PMII tidak akan terbatasi geraknya jika kembali ke NU.</p> <p dir=ltr>“Bagi saya sebagai salah satu pendiri, ideologi Aswaja PMII adalah keyakinan agama. Persoalan indepedensi sudah selesai, bergeraklah sebebas mungkin, tapi tetap harus balik ke rumah,” pungkasnya dengan tegas. (Fathoni/Anam/NU Online)</p>

Pada tahun 1972, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memutuskan independen dari NU karena kondisi politik saat itu mengharuskan demi...

Baca selengkapnya »

Seputar Pilihan Rais Am Nahdlatul Ulama

<div class="nama" style="color: red; font-family: 'Istok Web', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; padding: 0px; text-transform: uppercase;"> OLEH <a href="http://www.jawapos.com/opini/penulis/19" style="margin: 0px; padding: 0px;">SAIFULLAH YUSUF</a></div> <div class="naskah-biodata" style="color: #333333; font-family: 'istok web', arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 21px; margin-bottom: 12.375px; padding: 0px;"> Ketua PB NU</div> TAHUN lalu, ketika menjelang konferensi NU Jawa Timur, banyak dibicarakan seputar wacana mekanisme penetapan pimpinan para ulama –ahli waris para nabi– ini. Sesuai dengan namanya, NU memang ”semata” tempat berkumpulnya para ulama. Mereka ber-jam’iyyah untuk menjaga keberlanjutan risalah di tengah jamaah. Agar jam’iyyah berjalan baik, dibuatlah beberapa alat kelengkapannya, antara lain jabatan rais am di level syuriah.<br /><br />Menurut catatan, mereka yang duduk di majelis syuriah adalah ”murni” para ulama. Para pemangku ilmu keagamaan yang mumpuni, pengamal hikmah, dan terbiasa hidup penuh wara’ dan zuhud. Mereka lebih berorientasi pada kehidupan akhirat meski sama sekali tidak melupakan dunia. Karena, antara lain, perspektifnya berbeda dari orang kebanyakan dalam memandang hidup, bagi mereka berbicara, mengangankan, apalagi memperebutkan jabatan duniawi adalah tabu. Termasuk jabatan rais am.<br /><br />Mengangankan dan memperebutkan jabatan, terlebih amanah sebagai rais am, bukanlah akhlak para ulama, seperti di NU. Sebagai kumpulan para ahli waris nabi, pantang bagi mereka terlibat atau dipaksa terlibat dalam urusan beginian. Mereka adalah tiang-tiang pancang Tuhan yang bertugas menyangga kehidupan di atas bumi. Demikian mulia tugas itu sehingga tidak sembarang orang bisa disebut ulama. Jabatan ulama adalah warisan dari para manusia terpilih, yaitu para nabi.<br /><br />Bermula dari Muktamar Ke-30 NU di Lirboyo, Kediri, hingga ke-32 di Makassar, rais am dipilih secara langsung, persis pemilihan ketua umum PB NU. Pada muktamar ke-32 di Makassar, persaingan cukup mengeras. Nama KH M.A. Sahal Mahfudz, KH Mustofa Bisri, KH Maimoen Zubair, KH Ma’ruf Amien, KH Habib Luthie, dan KH A. Hasyim Muzadi disebut muktamirin layak menjadi kandidat untuk bertarung memperebutkan kursi rais am. Diam-diam, banyak yang terhenyak. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Sebab, di NU hal-hal demikian termasuk tindakan khaariqul ’aadah alias tidak biasa, khususnya di kalangan ulama sepuh.<br /><br />Jamaknya sebuah organisasi, NU juga mengalami pasang surut dan silih bergantinya para pimpinan. Tetapi, sepanjang catatan sejarahnya, organisasi ini tak pernah mengalami keriuhan selain dua kali muktamar pada 1984 di Situbondo, Jawa Timur, dan 1994 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tapi, dari Situbondo, lahirlah duet maut KH Achmad Shiddiq-KH Abdurrahman Wahid dan dari Cipasung muncul pasangan Ajengan Ilyas Ruhiyat-Gus Dur.<br /><br />Jauh sebelum itu, para kiai sepuh sudah memberikan teladan yang mesti kita pegang dan kita ta’dzimi. Lihatlah bagaimana Kiai Bisri Syansuri dan Kiai Wahab Chasbullah menolak menjadi rais akbar karena masih ada KH Hasyim Asy'ari. Bahkan, sepeninggal hadratus syaikh, dua ulama sepuh itu tetap menolak jabatan tersebut, lebih-lebih kiai lainnya. Saat Kiai Wahab Chasbullah akhirnya bersedia, itu pun dengan konsensus agar nomenklatur rais akbar diganti dengan istilah rais am.<br /><br />Saat Kiai Wahab sakit sepuh, muktamirin menginginkan Kiai Bisri Syansuri siap-siap menggantikan. Tapi, Kiai Bisri menolak. Alasannya, Kiai Wahab masih ada. Bahkan meski Mbah Wahab sudah gering dan hanya bisa sarean (rebahan), Kiai Bisri tetap menolak. Sepeninggal Kiai Bisri menjadi rais am untuk menggantikan Mbah Wahab, para kiai sepuh berembuk memilih pengganti. Seperti Mbah Wahab dan Mbah Bisri, saat diminta jadi rais am, Raden KH As'ad Syamsul Arifin (Situbondo) juga menolak.<br /><br />Beliau merasa belum ”pangkatnya”. Ketika dipaksa para kiai, Kiai As'ad dengan tegas menjawab, ”Meski Malaikat Jibril turun dari langit untuk memaksa, saya pasti akan menolak. Yang pantas itu Kiai Machrus Ali, Lirboyo.” Kiai Machrus menukas saat namanya disebut Kiai As'ad. ”Jangankan Malaikat Jibril, kalaupun Malaikat Izrail turun dan memaksa saya, saya tetap tidak bersedia!” Akhirnya, musyawarah ulama memutuskan memilih Kiai Ali Maksum dari Krapyak, Jogjakarta, yang saat itu tidak hadir. <br /><br />Nah, mekanisme musyawarah itu lazim disebut dengan ahlul halli wal ’aqdi. Ya, semacam pemilihan pimpinan dengan menggunakan mekanisme formatur. Menjelang Muktamar Ke-33 NU mendatang, ada baiknya kaumnahdliyin kembali merenungkan teladan yang diajarkan oleh para pendiri NU tersebut. Agar mereka yang benar-benar ulama sajalah yang akan memangku amanah syuriah. Penerapan mekanisme itu dilandasi prinsip saddudz-dzari’ah.<br /><br />Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang berakhir pada 2 November lalu di Jakarta telah menetapkan rancangan ahlul halli wal ’aqdi sebagai mekanisme untuk memilih rais am pada muktamar 2015. Itulah salah satu cara paling bijak untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta praktik pemilihan yang tidak bersih. Sebenarnya konsep tersebut telah diterapkan dalam sejarah perkembangan NU, dalam penetapan kepemimpinan sejak NU berdiri pada 1926 sampai 1952, ketika NU menjadi partai politik. Juga diterapkan lagi dalam Muktamar Ke-27 NU di Situbondo pada 1984, saatjam’iyyah ini kembali ke khitah 1926.<br /><br />Lazimnya dalam tradisi NU, ahlul halli memiliki kualifikasi tertentu seperti berkepribadian adil, jujur, dan tepercaya. Memiliki pengetahuan untuk memilih orang yang berkemampuan memimpin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Memiliki pandangan yang cermat dan arif sebagai ahli hikmah dalam memilih calon pemimpin terbaik yang akan membawa lebih banyak kemaslahatan. Jika ada pertanyaan siapa yang berhak menjadi ahlul halli wal ’aqdi, tentu jawabnya yang paling tahu adalah peserta muktamar.<br /><br />Tetapi, PB NU bisa menyusun rancangan tata cara penjaringan dan kriteria calon serta menjaring calon anggota ahlul halli yang berjumlah sembilan orang. Mereka berasal dari unsur jam’iyyah-struktural dan jamaah-nonstruktural. Ahlul halli bertugas membuat garis-garis besar kepemimpinan NU, menetapkan haluan dasar, dan memilih rais am. Tugas mereka berakhir setelah terpilihnya rais am dan wakil rais am serta terbentuknya pengurus harian PB NU. Sementara pemilihan Ketum PB NU tetap melalui pemilihan langsung oleh muktamirin. (*)<br /><br />sumber: Jawa Pos, 4 November 2014

OLEH  SAIFULLAH YUSUF Ketua PB NU TAHUN lalu, ketika menjelang konferensi NU Jawa Timur, banyak dibicarakan seputar wacana mekanisme pen...

Baca selengkapnya »